600++ Menelusuri “Judul Skripsi tentang BPN” untuk Panduan Pencari Ilmu Secara Online

Halo teman-teman pencari ilmu di dunia maya! Kalian pasti berada di sini karena tertarik dengan kabar terbaru seputar judul skripsi tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), bukan? Nah, artikel ini akan menjadi panduan kalian dalam menyusun skripsi yang berkaitan dengan BPN secara santai dan penuh informasi. Jadi, mari kita mulai!

Mendalami BPN: The Whys and Hows

Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita pahami mengapa BPN menjadi topik yang menarik untuk dijadikan judul skripsi. Organisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan di Indonesia. Tugas utama BPN adalah mengatur segala hal yang berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan tanah di negara ini. Dari sini bisa terlihat bahwa BPN merupakan lembaga yang bisa menyediakan banyak area yang masih belum diteliti dalam ranah akademik.

Pemilihan Judul yang Menarik dan Relevan

Setelah memahami pentingnya topik ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih judul yang menarik dan relevan untuk skripsi kalian. Bagaimana caranya? Simak beberapa tips berikut ini:

1. Pilih judul yang spesifik: Hindari judul-judul yang terlalu umum dan luas. Fokuslah pada aspek tertentu dari BPN yang masih jarang diteliti atau masih perlu pengembangan.
2. Cari kata kunci yang optimal: Menemukan kata kunci yang tepat akan membantu artikel kalian mendapat peringkat tinggi di mesin pencari. Jangan ragu untuk menggunakan tools keyword research yang tersedia secara online.
3. Tinjau literatur yang ada: Pastikan judul yang kalian pilih belum banyak diteliti oleh orang lain. Tinjau literatur terkait yang ada, dan temukan celah atau sudut pandang baru yang bisa menjadi pijakan penelitian kalian.

Penetapan Struktur Penelitian yang Jelas

Setelah judul skripsi yang menarik berhasil ditentukan, langkah selanjutnya adalah membangun struktur penelitian yang jelas. Berikut adalah beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam pembuatan struktur penelitian:

• Pendahuluan: Di sini, jelaskan latar belakang dan tujuan dari penelitian kalian secara ringkas, serta justifikasi mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan.
• Tinjauan Pustaka: Hal ini harus menjadi bagian yang sangat penting dalam skripsi kalian. Tinjau literatur yang relevan dengan topik kalian, dan identifikasi kesenjangan pengetahuan yang dapat diisi oleh penelitian kalian.
• Metodologi: Jelaskan bagaimana kalian menjalankan penelitian kalian, mulai dari pemilihan data sampai teknik analisis yang digunakan. Pastikan metode yang digunakan diterangkan dengan jelas agar pembaca dapat memahami dan mengulang penelitian kalian jika diperlukan.
• Hasil dan Analisis: Presentasikan hasil penelitian kalian dengan jelas, baik dalam bentuk data maupun temuan yang didapatkan. Lakukan analisis terhadap hasil tersebut dan diskusikan temuan-temuan menarik yang dihasilkan.
• Kesimpulan: Sampaikan kesimpulan penelitian yang kalian lakukan secara singkat dan jelas. Jangan lupa untuk mengaitkannya dengan tujuan awal dan mencantumkan saran untuk penelitian selanjutnya.

Menulis dengan Bahasa yang Menarik dan Lugas

Selain menyusun skripsi dengan struktur yang baik, kalian juga perlu menulis dengan bahasa yang menarik dan lugas agar dapat menarik perhatian pembaca. Berikut adalah beberapa tips dalam menulis dengan gaya penulisan jurnalistik:

• Pilih kata-kata yang tepat: Gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca agar pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik.
• Gunakan gaya bahasa santai: Hindari penggunaan bahasa yang terlalu formal atau kaku. Gunakan gaya bahasa yang santai agar pembaca merasa akrab dengan tulisan kalian.
• Tulis dengan narasi yang menarik: Gunakan cerita atau narasi yang menarik untuk memperkuat tulisan kalian. Penggunaan contoh kasus nyata juga dapat membuat pembaca lebih terhubung dengan materi yang ingin disampaikan.

Dengan adanya panduan ini, saya harap kalian dapat menyusun judul skripsi tentang BPN dengan lebih mudah dan menarik. Jangan lupa untuk selalu berkreasi dan berinovasi dalam menempatkan diri sebagai salah satu pencari ilmu yang berkontribusi dalam pengembangan keilmuan di Indonesia. Semoga sukses dalam penulisan skripsi kalian!

Semoga bermanfaat, dan tetap semangat menulis!

Judul Skripsi tentang BPN yang Menarik dan Informatif

Judul skripsi merupakan salah satu bagian penting dalam menentukan keberhasilan penelitian yang akan dilakukan. Pemilihan judul yang tepat akan memberikan arah yang jelas dan membantu memudahkan proses penelitian serta menarik minat pembaca. Berikut ini adalah tiga tips judul skripsi tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dapat dijadikan referensi:

1. Analisis Efisiensi Pelayanan Pengurusan Sertifikat Tanah di BPN

Judul ini membahas tentang analisis efisiensi pelayanan pengurusan sertifikat tanah yang dilakukan oleh BPN. Penelitian ini akan melihat proses pengurusan sertifikat tanah dari awal hingga selesai, serta menganalisis efisiensi proses tersebut. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan petugas BPN serta pemilik tanah yang mengurus sertifikat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan BPN dalam pengurusan sertifikat tanah.

2. Evaluasi Kualitas Data Pertanahan di BPN

Judul ini mengkaji tentang evaluasi kualitas data pertanahan yang dihimpun dan dikelola oleh BPN. Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap kualitas data pertanahan yang dimiliki BPN, meliputi keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu, dan konsistensi data. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah survei dan analisis data sekunder. Dengan hasil evaluasi yang diperoleh, penulis akan memberikan rekomendasi kepada BPN untuk meningkatkan kualitas data pertanahan yang dimilikinya.

3. Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik di BPN

Judul ini membahas tentang analisis pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh BPN. Penelitian ini akan melihat sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai layanan yang disediakan oleh BPN, seperti pengurusan sertifikat tanah, pengukuran tanah, dan penelitian pendaftaran tanah. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan wawancara dengan petugas BPN. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan kendala pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik di BPN.

Dari ketiga judul skripsi di atas, diharapkan mahasiswa mampu membuat judul yang menarik dan sesuai dengan minat serta keahlian yang dimilikinya. Selain itu, judul haruslah dapat memberikan manfaat bagi BPN maupun masyarakat. Selamat menulis skripsi dan semoga berhasil!

Judul Skripsi tentang BPN

1. “IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS: STUDI KASUS DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI [Nama Provinsi]”
2. “PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI ALTERNATIF NON LITIGASI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL [Nama Wilayah]”
3. “STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
4. “FUNGSI DAN PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA”
5. “EVALUASI DAMPAK PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
6. “ANALISIS KETIDAKEFEKTIFAN PROSES LITIGASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DAN ALTERNATIF SOLUSI YANG DIADOPSI OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
7. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENEGAKAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DI [Nama Daerah]”
8. “EFEKTIVITAS PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SECARA MEDIASI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL [Nama Kota]”
9. “ANALISIS PERAN PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT PETANI”
10. “STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI BEBERAPA WILAYAH DI INDONESIA”
11. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN BERKALA”
12. “PELAYANAN TERPADU BADAN PERTANAHAN NASIONAL: EVALUASI DAN PEMBANGUNAN LEBIH LANJUT”
13. “ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
14. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN AKSES KE TANAH BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU”
15. “KEBERLANJUTAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
16. “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
17. “PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KEMAMPUAN PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS-TUGASNYA”
18. “EVALUASI KUALITAS PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
19. “STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
20. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR”
21. “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
22. “PENINGKATAN PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten] DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
23. “ANALISIS DAMPAK PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI [Nama Daerah]”
24. “PENGARUH KONDISI SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
25. “STRATEGI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
26. “ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP MASYARAKAT LOKAL”
27. “PERBANDINGAN EFEKTIVITAS METODE MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
28. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN KOMUNIKASI DAN KOLABORASI”
29. “EVALUASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN TANAH DAN PENATAAN RUANG OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
30. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN TANAH”
31. “ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
32. “EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
33. “STRATEGI PENINGKATAN KEPEMILIKAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
34. “ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PETANI DI [Nama Daerah]”
35. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGEMBANGAN TANAH”
36. “EFEKTIVITAS PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DALAM MENANGANI KONFLIK PERTANAHAN”
37. “PENGARUH MOTIVASI PEGAWAI TERHADAP KINERJA DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
38. “ANALISIS DAMPAK PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP KELANCARAN PROSES PERIJINAN”
39. “STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DATA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
40. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMITIGASI KONFLIK PERTANAHAN ANTAR PEMANGKU KELOMPOK MASYARAKAT”
41. “EVALUASI KEBIJAKAN PENGUATAN HAK ATAS TANAH BAGI PEREMPUAN DI BPN [Nama Daerah]”
42. “ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
43. “PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
44. “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
45. “PENINGKATAN AKSES KE TANAH BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
46. “ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG”
47. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERTANAHAN”
48. “EVALUASI DAMPAK SOSIAL EKONOMI PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI [Nama Daerah]”
49. “STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI [Nama Provinsi]”
50. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
51. “ANALISIS DAMPAK SOSIAL PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”
52. “PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGANI SENGKETA PERTANAHAN”
53. “EVALUASI KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGANI KASUS SENGKETA PERTANAHAN”
54. “STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA [Nama Kota]”
55. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
56. “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
57. “ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN”
58. “PENINGKATAN PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten] DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
59. “STRATEGI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
60. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGEMBANGAN LAHAN”
61. “EFEKTIVITAS PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DALAM MENANGANI KONFLIK PERTANAHAN DI [Nama Daerah]”
62. “PENGARUH MOTIVASI PEGAWAI TERHADAP KINERJA DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI [Nama Daerah]”
63. “ANALISIS DAMPAK PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP KELANCARAN PROSES PERIJINAN PERTANAHAN”
64. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN KEAMANAN HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR”
65. “EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL [Nama Wilayah]”
66. “STRATEGI PENINGKATAN KEPEMILIKAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
67. “ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PETANI DI [Nama Kabupaten]”
68. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMASTIKAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT PETANI”
69. “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI METODE ARBITRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
70. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN MANAJEMEN”
71. “PELAYANAN TERPADU BADAN PERTANAHAN NASIONAL: EVALUASI DAN PERBAIKAN”
72. “ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
73. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN AKSES KE TANAH BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU”
74. “KEBERLANJUTAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
75. “ANALISIS PERAN PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT PETANI”
76. “STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI BEBERAPA WILAYAH DI INDONESIA”
77. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN KOMUNIKASI DAN KOLABORASI”
78. “EVALUASI STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT”
79. “ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI JALUR NON LITIGASI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA [Nama Kota]”
80. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGEMBANGAN TANAH”
81. “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
82. “ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG”
83. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERTANAHAN”
84. “EVALUASI DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP MASYARAKAT LOKAL DI [Nama Daerah]”
85. “STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI [Nama Provinsi]”
86. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN TANAH”
87. “ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
88. “EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL [Nama Wilayah]”
89. “STRATEGI PENINGKATAN KEPEMILIKAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
90. “ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PETANI DI [Nama Kabupaten]”
91. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMASTIKAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT PETANI”
92. “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI METODE ARBITRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
93. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN MANAJEMEN”
94. “PELAYANAN TERPADU BADAN PERTANAHAN NASIONAL: EVALUASI DAN PERBAIKAN”
95. “ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
96. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN AKSES KE TANAH BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU”
97. “KEBERLANJUTAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
98. “ANALISIS PERAN PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT PETANI”
99. “STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI BEBERAPA WILAYAH DI INDONESIA”
100. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN KOMUNIKASI DAN KOLABORASI”
101. “EVALUASI STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT”
102. “ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI JALUR NON LITIGASI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA [Nama Kota]”
103. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGEMBANGAN TANAH”
104. “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
105. “ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG”
106. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERTANAHAN”
107. “EVALUASI DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP MASYARAKAT LOKAL DI [Nama Daerah]”
108. “STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI [Nama Provinsi]”
109. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN TANAH”
110. “ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
111. “EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL [Nama Wilayah]”
112. “STRATEGI PENINGKATAN KEPEMILIKAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
113. “ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PETANI DI [Nama Kabupaten]”
114. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMASTIKAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT PETANI”
115. “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI METODE ARBITRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
116. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN MANAJEMEN”
117. “PELAYANAN TERPADU BADAN PERTANAHAN NASIONAL: EVALUASI DAN PERBAIKAN”
118. “ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
119. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN AKSES KE TANAH BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU”
120. “KEBERLANJUTAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
121. “ANALISIS PERAN PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT PETANI”
122. “STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI BEBERAPA WILAYAH DI INDONESIA”
123. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN KOMUNIKASI DAN KOLABORASI”
124. “EVALUASI STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT”
125. “ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI JALUR NON LITIGASI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA [Nama Kota]”
126. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGEMBANGAN TANAH”
127. “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
128. “ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG”
129. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERTANAHAN”
130. “EVALUASI DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP MASYARAKAT LOKAL DI [Nama Daerah]”
131. “STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI [Nama Provinsi]”
132. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN TANAH”
133. “ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
134. “EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL [Nama Wilayah]”
135. “STRATEGI PENINGKATAN KEPEMILIKAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
136. “ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PETANI DI [Nama Kabupaten]”
137. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMASTIKAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT PETANI”
138. “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI METODE ARBITRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
139. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN MANAJEMEN”
140. “PELAYANAN TERPADU BADAN PERTANAHAN NASIONAL: EVALUASI DAN PERBAIKAN”
141. “ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
142. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN AKSES KE TANAH BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU”
143. “KEBERLANJUTAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
144. “ANALISIS PERAN PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT PETANI”
145. “STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI BEBERAPA WILAYAH DI INDONESIA”
146. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN KOMUNIKASI DAN KOLABORASI”
147. “EVALUASI STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT”
148. “ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI JALUR NON LITIGASI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA [Nama Kota]”
149. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGEMBANGAN TANAH”
150. “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
151. “IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS: STUDI KASUS DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI [Nama Provinsi]”
152. “PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI ALTERNATIF NON LITIGASI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL [Nama Wilayah]”
153. “STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
154. “FUNGSI DAN PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA”
155. “EVALUASI DAMPAK PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
156. “ANALISIS KETIDAKEFEKTIFAN PROSES LITIGASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DAN ALTERNATIF SOLUSI YANG DIADOPSI OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
157. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENEGAKAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DI [Nama Daerah]”
158. “EFEKTIVITAS PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SECARA MEDIASI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL [Nama Kota]”
159. “ANALISIS PERAN PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT PETANI”
160. “STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI BEBERAPA WILAYAH DI INDONESIA”
161. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN BERKALA”
162. “PELAYANAN TERPADU BADAN PERTANAHAN NASIONAL: EVALUASI DAN PEMBANGUNAN LEBIH LANJUT”
163. “ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
164. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN AKSES KE TANAH BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU”
165. “KEBERLANJUTAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
166. “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
167. “PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KEMAMPUAN PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS-TUGASNYA”
168. “EVALUASI KUALITAS PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
169. “STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
170. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR”
171. “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
172. “PENINGKATAN PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten] DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
173. “ANALISIS DAMPAK PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI [Nama Daerah]”
174. “PENGARUH KONDISI SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
175. “STRATEGI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
176. “ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP MASYARAKAT LOKAL”
177. “PERBANDINGAN EFEKTIVITAS METODE MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
178. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN KOMUNIKASI DAN KOLABORASI”
179. “EVALUASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN TANAH DAN PENATAAN RUANG OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
180. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN TANAH”
181. “ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
182. “EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
183. “STRATEGI PENINGKATAN KEPEMILIKAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
184. “ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PETANI DI [Nama Daerah]”
185. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGEMBANGAN TANAH”
186. “EFEKTIVITAS PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DALAM MENANGANI KONFLIK PERTANAHAN”
187. “PENGARUH MOTIVASI PEGAWAI TERHADAP KINERJA DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
188. “ANALISIS DAMPAK PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP KELANCARAN PROSES PERIJINAN”
189. “STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DATA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
190. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMITIGASI KONFLIK PERTANAHAN ANTAR PEMANGKU KELOMPOK MASYARAKAT”
191. “EVALUASI KEBIJAKAN PENGUATAN HAK ATAS TANAH BAGI PEREMPUAN DI BPN [Nama Daerah]”
192. “ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
193. “PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
194. “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
195. “PENINGKATAN AKSES KE TANAH BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
196. “ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG”
197. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERTANAHAN”
198. “EVALUASI DAMPAK SOSIAL EKONOMI PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI [Nama Daerah]”
199. “STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI [Nama Provinsi]”
200. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
201. “ANALISIS DAMPAK SOSIAL PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”
202. “PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGANI SENGKETA PERTANAHAN”
203. “EVALUASI KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGANI KASUS SENGKETA PERTANAHAN”
204. “STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA [Nama Kota]”
205. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
206. “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
207. “ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN”
208. “PENINGKATAN PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten] DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
209. “STRATEGI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
210. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGEMBANGAN LAHAN”
211. “EFEKTIVITAS PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DALAM MENANGANI KONFLIK PERTANAHAN DI [Nama Daerah]”
212. “PENGARUH MOTIVASI PEGAWAI TERHADAP KINERJA DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI [Nama Daerah]”
213. “ANALISIS DAMPAK PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP KELANCARAN PROSES PERIJINAN PERTANAHAN”
214. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN KEAMANAN HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR”
215. “EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL [Nama Wilayah]”
216. “STRATEGI PENINGKATAN KEPEMILIKAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
217. “ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PETANI DI [Nama Kabupaten]”
218. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMASTIKAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT PETANI”
219. “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI METODE ARBITRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
220. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN MANAJEMEN”
221. “PELAYANAN TERPADU BADAN PERTANAHAN NASIONAL: EVALUASI DAN PERBAIKAN”
222. “ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
223. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN AKSES KE TANAH BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU”
224. “KEBERLANJUTAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
225. “ANALISIS PERAN PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT PETANI”
226. “STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI BEBERAPA WILAYAH DI INDONESIA”
227. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN KOMUNIKASI DAN KOLABORASI”
228. “EVALUASI STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT”
229. “ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI JALUR NON LITIGASI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA [Nama Kota]”
230. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGEMBANGAN TANAH”
231. “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
232. “ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG”
233. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERTANAHAN”
234. “EVALUASI DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP MASYARAKAT LOKAL DI [Nama Daerah]”
235. “STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI [Nama Provinsi]”
236. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN TANAH”
237. “ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
238. “EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL [Nama Wilayah]”
239. “STRATEGI PENINGKATAN KEPEMILIKAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
240. “ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PETANI DI [Nama Kabupaten]”
241. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMASTIKAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT PETANI”
242. “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI METODE ARBITRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
243. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN MANAJEMEN”
244. “PELAYANAN TERPADU BADAN PERTANAHAN NASIONAL: EVALUASI DAN PERBAIKAN”
245. “ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
246. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN AKSES KE TANAH BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU”
247. “KEBERLANJUTAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
248. “ANALISIS PERAN PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT PETANI”
249. “STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI BEBERAPA WILAYAH DI INDONESIA”
250. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN KOMUNIKASI DAN KOLABORASI”
251. “EVALUASI STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT”
252. “ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI JALUR NON LITIGASI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA [Nama Kota]”
253. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGEMBANGAN TANAH”
254. “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
255. “ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG”
256. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERTANAHAN”
257. “EVALUASI DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP MASYARAKAT LOKAL DI [Nama Daerah]”
258. “STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI [Nama Provinsi]”
259. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN TANAH”
260. “ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
261. “EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL [Nama Wilayah]”
262. “STRATEGI PENINGKATAN KEPEMILIKAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
263. “ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PETANI DI [Nama Kabupaten]”
264. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMASTIKAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT PETANI”
265. “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI METODE ARBITRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
266. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN MANAJEMEN”
267. “PELAYANAN TERPADU BADAN PERTANAHAN NASIONAL: EVALUASI DAN PERBAIKAN”
268. “ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
269. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN AKSES KE TANAH BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU”
270. “KEBERLANJUTAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
271. “ANALISIS PERAN PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT PETANI”
272. “STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI BEBERAPA WILAYAH DI INDONESIA”
273. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN KOMUNIKASI DAN KOLABORASI”
274. “EVALUASI STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT”
275. “ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI JALUR NON LITIGASI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA [Nama Kota]”
276. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGEMBANGAN TANAH”
277. “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
278. “ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG”
279. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERTANAHAN”
280. “EVALUASI DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP MASYARAKAT LOKAL DI [Nama Daerah]”
281. “STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI [Nama Provinsi]”
282. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN TANAH”
283. “ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
284. “EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL [Nama Wilayah]”
285. “STRATEGI PENINGKATAN KEPEMILIKAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
286. “ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PETANI DI [Nama Kabupaten]”
287. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMASTIKAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT PETANI”
288. “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI METODE ARBITRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN [Nama Kabupaten]”
289. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN MANAJEMEN”
290. “PELAYANAN TERPADU BADAN PERTANAHAN NASIONAL: EVALUASI DAN PERBAIKAN”
291. “ANALISIS KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS”
292. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN AKSES KE TANAH BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU”
293. “KEBERLANJUTAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
294. “ANALISIS PERAN PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT PETANI”
295. “STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI BEBERAPA WILAYAH DI INDONESIA”
296. “PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERTANAHAN NASIONAL MELALUI PROGRAM PELATIHAN KOMUNIKASI DAN KOLABORASI”
297. “EVALUASI STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT”
298. “ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI JALUR NON LITIGASI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA [Nama Kota]”
299. “PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGEMBANGAN TANAH”
300. “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL”
301. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN HAK MILIK TANAH DI INDONESIA
302. EVALUASI DAMPAK PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI
303. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI DESA-DDESA TERPENCIL
304. STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
305. ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TANAH TERBUKA HIJAU DALAM PENGEMBANGAN KOTA
306. KONTRIBUSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
307. IMPLEMENTASI PENGUKURAN TANAH SECARA DIGITAL DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
308. ANALISIS PERAN BPN DALAM MENANGANI KASUS PENYUSUPAN TANAH
309. KAJIAN HUKUM TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DAN KEPEMILIKAN TANAH ADAT
310. EVALUASI PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGENDALIAN KONFLIK PERTANAHAN
311. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WARGA DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
312. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN WARGA UNTUK MENDAFTARKAN TANAH MEREKA
313. KAJIAN EKONOMI HAK MILIK TANAH DAN KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
314. ANALISIS HUKUM TENTANG SISTEMATISASI TANAH KOMUNAL
315. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH PERBATASAN
316. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
317. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH TERPENCIL
318. KONTRIBUSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PERENCANAAN TATA RUANG KOTA
319. ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT
320. PENGARUH LEGALISASI TANAH TERHADAP KEMANDIRIAN EKONOMI PETANI
321. ANALISIS KASUS-KASUS KORUPSI DALAM PENYELESAIAN PERTANAHAN
322. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI PULAU-PULAU KECIL
323. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN PERUSAHAAN
324. STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
325. ANALISIS PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTAR WARGA
326. KAJIAN HUKUM TENTANG PENYEDIAAN INFORMASI PERTANAHAN
327. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
328. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WARGA DALAM MEMBAYAR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
329. KAJIAN EKONOMI HAK MILIK TANAH DAN KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
330. ANALISIS HUKUM TENTANG PENYUSUPAN TANAH DAN TINDAK PIDANA PERTANAHAN
331. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH RAWAN BENCANA
332. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL
333. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS TANAH
334. KONTRIBUSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR
335. ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
336. PENGARUH LEGALISASI TANAH TERHADAP KEAMANAN HAK MILIK TANAH
337. ANALISIS KASUS-KASUS KORUPSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN
338. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA
339. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
340. STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
341. ANALISIS PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTAR DAERAH
342. KAJIAN HUKUM TENTANG PENYEDIAAN INFORMASI PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT
343. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERKEMBANGAN TANAH KOMERSIAL
344. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN WARGA DALAM MEMBAYAR PAJAK PERTANAHAN
345. KAJIAN EKONOMI HAK MILIK TANAH DAN KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI
346. ANALISIS HUKUM TENTANG KEPASTIAN HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR ASING
347. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH RAWAN KONFLIK
348. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI NON-PROFIT
349. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN
350. KONTRIBUSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA
351. ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN TATA RUANG KOTA
352. PENGARUH LEGALISASI TANAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL
353. ANALISIS KASUS-KASUS KORUPSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI WILAYAH PERKOTAAN
354. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH PERBATASAN WILAYAH ADAT
355. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN PERUSAHAAN DAERAH
356. STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI PERDESAAN
357. ANALISIS PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTAR KELUARGA
358. KAJIAN HUKUM TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DAN KEPEMILIKAN TANAH HAK UNTUK BERKEMBANG
359. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
360. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WARGA DALAM MEMBAYAR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
361. KAJIAN EKONOMI HAK MILIK TANAH DAN KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN SEDERHANA
362. ANALISIS HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN TANAH TERBUKA HIJAU
363. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH RAWAN KEKURANGAN AIR
364. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN LEMBAGA KEAGAMAAN
365. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI
366. KONTRIBUSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA PANTAI
367. ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN
368. PENGARUH LEGALISASI TANAH TERHADAP KEAMANAN HAK MILIK TANAH UNTUK INVESTASI
369. ANALISIS KASUS-KASUS KORUPSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI PERDESAAN
370. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA BAGIAN TIMUR
371. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
372. STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI PEDALAMAN
373. ANALISIS PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTAR KOMUNITAS
374. KAJIAN HUKUM TENTANG PENYEDIAAN INFORMASI PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT PESISIR
375. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERKEMBANGAN TANAH KOMERSIAL DI WILAYAH PERKOTAAN
376. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN WARGA DALAM MEMBAYAR PAJAK PERTANAHAN DI KOTA
377. KAJIAN EKONOMI HAK MILIK TANAH DAN KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI PERTANIAN
378. ANALISIS HUKUM TENTANG KEPASTIAN HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR ASING DI WILAYAH PERBATASAN
379. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH RAWAN BENCANA ALAM
380. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN
381. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN PERTANAHAN INDUSTRI
382. KONTRIBUSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BUDAYA
383. ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN TATA RUANG WILAYAH
384. PENGARUH LEGALISASI TANAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL DI WILAYAH PESISIR
385. ANALISIS KASUS-KASUS KORUPSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI WILAYAH PERDESAAN TERPENCIL
386. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA BAGIAN BARAT
387. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI LINGKUNGAN
388. STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH PERGUNUNGAN
389. ANALISIS PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTAR DAERAH
390. KAJIAN HUKUM TENTANG PENYEDIAAN INFORMASI PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT PEDALAMAN
391. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR PANTAI
392. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WARGA DALAM MEMBAYAR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI PERKOTAAN
393. KAJIAN EKONOMI HAK MILIK TANAH DAN KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBELANJAAN
394. ANALISIS HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN TANAH TERBUKA HIJAU UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
395. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH RAWAN KEKURANGAN AIR DI PEDALAMAN
396. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA
397. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN PERTANAHAN PARIWISATA
398. KONTRIBUSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA GUNUNG
399. ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN DI KOTA
400. PENGARUH LEGALISASI TANAH TERHADAP KEAMANAN HAK MILIK TANAH UNTUK INVESTASI DI WILAYAH PERKOTAAN
401. ANALISIS KASUS-KASUS KORUPSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI WILAYAH PERKOTAAN TERPENCIL
402. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA BAGIAN UTARA
403. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI LINGKUNGAN KEAGAMAAN DI WILAYAH PESISIR
404. STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KAWASAN PERTANIAN
405. ANALISIS PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTAR KELUARGA DI PEDALAMAN
406. KAJIAN HUKUM TENTANG PENYEDIAAN INFORMASI PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT WILAYAH PERDESAAN
407. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR PULAU
408. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WARGA DALAM MEMBAYAR PAJAK PERTANAHAN DI KAWASAN PERUMAHAN
409. KAJIAN EKONOMI HAK MILIK TANAH DAN KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBELANJAAN KOTA
410. ANALISIS HUKUM TENTANG KEPASTIAN HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR ASING DI WILAYAH PERBATASAN WILAYAH ADAT
411. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH RAWAN BENCANA ALAM DI PERKOTAAN
412. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN DI KOTA BESAR
413. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN PERTANAHAN INDUSTRI DI WILAYAH PERKOTAAN
414. KONTRIBUSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA PESISIR
415. ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN DI PEDALAMAN
416. PENGARUH LEGALISASI TANAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN PERBELANJAAN
417. ANALISIS KASUS-KASUS KORUPSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI WILAYAH PERDESAAN PEDALAMAN
418. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA BAGIAN SELATAN
419. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI LINGKUNGAN KEAGAMAAN DI WILAYAH PESISIR PANTAI
420. STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KAWASAN PERGUNUNGAN
421. ANALISIS PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTAR KOMUNITAS DI WILAYAH PERDESAAN
422. KAJIAN HUKUM TENTANG PENYEDIAAN INFORMASI PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT PESISIR PANTAI
423. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR GUNUNG
424. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WARGA DALAM MEMBAYAR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KAWASAN PERUMAHAN PEDALAMAN
425. KAJIAN EKONOMI HAK MILIK TANAH DAN KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBELANJAAN KOTA BESAR
426. ANALISIS HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN TANAH TERBUKA HIJAU UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DI KOTA
427. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH RAWAN KEKURANGAN AIR DI KAWASAN PERUMAHAN
428. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA BESAR
429. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN PERTANAHAN PARIWISATA DI WILAYAH PERKOTAAN
430. KONTRIBUSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA PESISIR PANTAI
431. ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN DI WILAYAH PERDESAAN PEDALAMAN
432. PENGARUH LEGALISASI TANAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN PERBELANJAAN KOTA BESAR
433. ANALISIS KASUS-KASUS KORUPSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI WILAYAH PERUMAHAN PEDALAMAN
434. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA BAGIAN TIMUR LAUT
435. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI LINGKUNGAN KEAGAMAAN DI WILAYAH PESISIR GUNUNG
436. STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KAWASAN PERGUNUNGAN PEDALAMAN
437. ANALISIS PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTAR KOMUNITAS DI WILAYAH PERDESAAN PEDALAMAN
438. KAJIAN HUKUM TENTANG PENYEDIAAN INFORMASI PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT PESISIR GUNUNG
439. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR GUNUNG
440. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WARGA DALAM MEMBAYAR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KAWASAN PERUMAHAN PEDALAMAN
441. KAJIAN EKONOMI HAK MILIK TANAH DAN KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBELANJAAN KOTA BESAR
442. ANALISIS HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN TANAH TERBUKA HIJAU UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DI KOTA BESAR
443. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH RAWAN KEKURANGAN AIR DI KAWASAN PERUMAHAN PEDALAMAN
444. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA BESAR
445. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN PERTANAHAN PARIWISATA DI WILAYAH PERKOTAAN PEDALAMAN
446. KONTRIBUSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA PESISIR PANTAI PEDALAMAN
447. ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN DI WILAYAH PERDESAAN PEDALAMAN
448. PENGARUH LEGALISASI TANAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN PERBELANJAAN KOTA BESAR
449. ANALISIS KASUS-KASUS KORUPSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI WILAYAH PERUMAHAN PEDALAMAN
450. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA BAGIAN TIMUR LAUT PEDALAMAN
451. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI LINGKUNGAN KEAGAMAAN DI WILAYAH PESISIR GUNUNG PEDALAMAN
452. STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KAWASAN PERGUNUNGAN PEDALAMAN
453. ANALISIS PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTAR KOMUNITAS DI WILAYAH PERDESAAN PEDALAMAN
454. KAJIAN HUKUM TENTANG PENYEDIAAN INFORMASI PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT PESISIR GUNUNG PEDALAMAN
455. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR GUNUNG PEDALAMAN
456. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WARGA DALAM MEMBAYAR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KAWASAN PERUMAHAN PEDALAMAN
457. KAJIAN EKONOMI HAK MILIK TANAH DAN KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBELANJAAN KOTA BESAR
458. ANALISIS HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN TANAH TERBUKA HIJAU UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DI KOTA BESAR
459. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH RAWAN KEKURANGAN AIR DI KAWASAN PERUMAHAN PEDALAMAN
460. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA BESAR
461. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN HAK MILIK TANAH DI INDONESIA
462. EVALUASI DAMPAK PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI
463. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI DESA-DDESA TERPENCIL
464. STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
465. ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TANAH TERBUKA HIJAU DALAM PENGEMBANGAN KOTA
466. KONTRIBUSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
467. IMPLEMENTASI PENGUKURAN TANAH SECARA DIGITAL DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
468. ANALISIS PERAN BPN DALAM MENANGANI KASUS PENYUSUPAN TANAH
469. KAJIAN HUKUM TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DAN KEPEMILIKAN TANAH ADAT
470. EVALUASI PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGENDALIAN KONFLIK PERTANAHAN
471. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WARGA DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
472. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN WARGA UNTUK MENDAFTARKAN TANAH MEREKA
473. KAJIAN EKONOMI HAK MILIK TANAH DAN KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
474. ANALISIS HUKUM TENTANG SISTEMATISASI TANAH KOMUNAL
475. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH PERBATASAN
476. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
477. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH TERPENCIL
478. KONTRIBUSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PERENCANAAN TATA RUANG KOTA
479. ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT
480. PENGARUH LEGALISASI TANAH TERHADAP KEMANDIRIAN EKONOMI PETANI
481. ANALISIS KASUS-KASUS KORUPSI DALAM PENYELESAIAN PERTANAHAN
482. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI PULAU-PULAU KECIL
483. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN PERUSAHAAN
484. STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
485. ANALISIS PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTAR WARGA
486. KAJIAN HUKUM TENTANG PENYEDIAAN INFORMASI PERTANAHAN
487. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
488. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WARGA DALAM MEMBAYAR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
489. KAJIAN EKONOMI HAK MILIK TANAH DAN KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
490. ANALISIS HUKUM TENTANG PENYUSUPAN TANAH DAN TINDAK PIDANA PERTANAHAN
491. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH RAWAN BENCANA
492. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL
493. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS TANAH
494. KONTRIBUSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR
495. ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
496. PENGARUH LEGALISASI TANAH TERHADAP KEAMANAN HAK MILIK TANAH
497. ANALISIS KASUS-KASUS KORUPSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN
498. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA
499. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
500. STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
501. ANALISIS PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTAR DAERAH
502. KAJIAN HUKUM TENTANG PENYEDIAAN INFORMASI PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT
503. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERKEMBANGAN TANAH KOMERSIAL
504. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN WARGA DALAM MEMBAYAR PAJAK PERTANAHAN
505. KAJIAN EKONOMI HAK MILIK TANAH DAN KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI
506. ANALISIS HUKUM TENTANG KEPASTIAN HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR ASING
507. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH RAWAN KONFLIK
508. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI NON-PROFIT
509. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN
510. KONTRIBUSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA
511. ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN TATA RUANG KOTA
512. PENGARUH LEGALISASI TANAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL
513. ANALISIS KASUS-KASUS KORUPSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI WILAYAH PERKOTAAN
514. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH PERBATASAN WILAYAH ADAT
515. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN PERUSAHAAN DAERAH
516. STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI PERDESAAN
517. ANALISIS PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTAR KELUARGA
518. KAJIAN HUKUM TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DAN KEPEMILIKAN TANAH HAK UNTUK BERKEMBANG
519. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
520. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WARGA DALAM MEMBAYAR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
521. KAJIAN EKONOMI HAK MILIK TANAH DAN KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN SEDERHANA
522. ANALISIS HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN TANAH TERBUKA HIJAU
523. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH RAWAN KEKURANGAN AIR
524. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN LEMBAGA KEAGAMAAN
525. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI
526. KONTRIBUSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA PANTAI
527. ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN
528. PENGARUH LEGALISASI TANAH TERHADAP KEAMANAN HAK MILIK TANAH UNTUK INVESTASI
529. ANALISIS KASUS-KASUS KORUPSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI PERDESAAN
530. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA BAGIAN TIMUR
531. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
532. STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI PEDALAMAN
533. ANALISIS PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTAR KOMUNITAS
534. KAJIAN HUKUM TENTANG PENYEDIAAN INFORMASI PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT PESISIR
535. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERKEMBANGAN TANAH KOMERSIAL DI WILAYAH PERKOTAAN
536. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN WARGA DALAM MEMBAYAR PAJAK PERTANAHAN DI KOTA
537. KAJIAN EKONOMI HAK MILIK TANAH DAN KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI PERTANIAN
538. ANALISIS HUKUM TENTANG KEPASTIAN HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR ASING DI WILAYAH PERBATASAN
539. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH RAWAN BENCANA ALAM
540. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN
541. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN PERTANAHAN INDUSTRI
542. KONTRIBUSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BUDAYA
543. ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN TATA RUANG WILAYAH
544. PENGARUH LEGALISASI TANAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL DI WILAYAH PESISIR
545. ANALISIS KASUS-KASUS KORUPSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI WILAYAH PERDESAAN TERPENCIL
546. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA BAGIAN BARAT
547. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI LINGKUNGAN
548. STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH PERGUNUNGAN
549. ANALISIS PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTAR DAERAH
550. KAJIAN HUKUM TENTANG PENYEDIAAN INFORMASI PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT PEDALAMAN
551. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR PANTAI
552. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WARGA DALAM MEMBAYAR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI PERKOTAAN
553. KAJIAN EKONOMI HAK MILIK TANAH DAN KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBELANJAAN
554. ANALISIS HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN TANAH TERBUKA HIJAU UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
555. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH RAWAN KEKURANGAN AIR DI PEDALAMAN
556. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA
557. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN PERTANAHAN PARIWISATA
558. KONTRIBUSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA GUNUNG
559. ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN DI KOTA
560. PENGARUH LEGALISASI TANAH TERHADAP KEAMANAN HAK MILIK TANAH UNTUK INVESTASI DI WILAYAH PERKOTAAN
561. ANALISIS KASUS-KASUS KORUPSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI WILAYAH PERKOTAAN TERPENCIL
562. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA BAGIAN UTARA
563. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI LINGKUNGAN KEAGAMAAN DI WILAYAH PESISIR
564. STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KAWASAN PERTANIAN
565. ANALISIS PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTAR KELUARGA DI PEDALAMAN
566. KAJIAN HUKUM TENTANG PENYEDIAAN INFORMASI PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT WILAYAH PERDESAAN
567. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR PULAU
568. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WARGA DALAM MEMBAYAR PAJAK PERTANAHAN DI KAWASAN PERUMAHAN
569. KAJIAN EKONOMI HAK MILIK TANAH DAN KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBELANJAAN KOTA
570. ANALISIS HUKUM TENTANG KEPASTIAN HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR ASING DI WILAYAH PERBATASAN WILAYAH ADAT
571. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH RAWAN BENCANA ALAM DI PERKOTAAN
572. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN DI KOTA BESAR
573. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN PERTANAHAN INDUSTRI DI WILAYAH PERKOTAAN
574. KONTRIBUSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA PESISIR
575. ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN DI PEDALAMAN
576. PENGARUH LEGALISASI TANAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN PERBELANJAAN
577. ANALISIS KASUS-KASUS KORUPSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI WILAYAH PERDESAAN PEDALAMAN
578. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA BAGIAN SELATAN
579. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI LINGKUNGAN KEAGAMAAN DI WILAYAH PESISIR PANTAI
580. STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KAWASAN PERGUNUNGAN
581. ANALISIS PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTAR KOMUNITAS DI WILAYAH PERDESAAN
582. KAJIAN HUKUM TENTANG PENYEDIAAN INFORMASI PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT PESISIR PANTAI
583. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR GUNUNG
584. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WARGA DALAM MEMBAYAR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KAWASAN PERUMAHAN PEDALAMAN
585. KAJIAN EKONOMI HAK MILIK TANAH DAN KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBELANJAAN KOTA BESAR
586. ANALISIS HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN TANAH TERBUKA HIJAU UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DI KOTA
587. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH RAWAN KEKURANGAN AIR DI KAWASAN PERUMAHAN
588. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA BESAR
589. PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN PERTANAHAN PARIWISATA DI WILAYAH PERKOTAAN
590. KONTRIBUSI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS TERHADAP PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA PESISIR PANTAI
591. ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN DI WILAYAH PERDESAAN PEDALAMAN
592. PENGARUH LEGALISASI TANAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN PERBELANJAAN KOTA BESAR
593. ANALISIS KASUS-KASUS KORUPSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI WILAYAH PERUMAHAN PEDALAMAN
594. PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA BAGIAN TIMUR LAUT
595. EVALUASI PENGEMBANGAN TANAH UNTUK KEPEMILIKAN ORGANISASI LINGKUNGAN KEAGAMAAN DI WILAYAH PESISIR GUNUNG
596. STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KAWASAN PERGUNUNGAN PEDALAMAN
597. ANALISIS PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTAR KOMUNITAS DI WILAYAH PERDESAAN PEDALAMAN
598. KAJIAN HUKUM TENTANG PENYEDIAAN INFORMASI PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT PESISIR GUNUNG
599. PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR GUNUNG
600. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WARGA DALAM MEMBAYAR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KAWASAN PERUMAHAN PEDALAMAN

Kesimpulan:

Dalam menentukan judul skripsi tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), perlu memperhatikan keberlanjutan topik, ketersediaan data, serta relevansi dengan perkembangan terkini. Selain itu, penting untuk memperhatikan metode penelitian yang akan digunakan dan melihat potensi manfaat dari hasil penelitian tersebut.

Sebagai mahasiswa, kita juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan publik di BPN melalui penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, penting untuk selalu terbuka terhadap penggunaan teknologi informasi dan pengembangan sistem untuk meningkatkan efisiensi pelayanan BPN kepada masyarakat.

Untuk itu, segera ambil inisiatif dan pilih topik yang menarik. Jadilah mahasiswa yang berperan aktif dalam penyusunan judul skripsi yang bermanfaat dan dapat memberikan solusi bagi perkembangan BPN dan masyarakat luas.